Pertanyaan-pertanyaan
seperti ini sangat sering muncul ditengah-tengah masyrakat kita, bahkan sampai
dunia kampus sekalipun, memang akhir-akhir ini kita menyaksikan angka-angka
pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah begitu tinggi yang diserati dengan
pengurangan angka kemiskinan yang jauh dari baik menurut sebagia kalangan. Pertumbuhan
ekonomi suatu negara dan daerah sejatinya harus mampu memberikan harapan
ditengah-tengah masyrakat, ini berangkat dari satu logika bahwa ketika terjadi
pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada negara dan daerah berarti mengindikasikan
pergerakan ekonomi ditengah-tengah masyrakat sedang bergairah, mulai dari
sektor pertanian seharusnya semakin menunjukan kualitasnya sebagai lending
sektor negara, indutri yang semakin bertumbuh dan banyak menyerap lapangan
pekerjaan dan bahkan mampu menjadi hilir dari sektor pertanian, disektor jasa
seharusnya mengindikasikan banyaknya permintaan masyrakat akan jasa-jasa yang
dibutuhkan dalam menunjang aktifitas masyraat. Namun jika logika-logika ekonomi
seperti ini tidak termuat dalam
Bagaimana
dengan pertumbuhan ekonomi kita? Sudah menjadi rahasia umum kalau pertumbuhan
ekonomi kita tidak mampu mengeluarkan orang-orang miskin dalam lingkaran
kemiskinan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak banyak menekan angka
kemiskinan, angka penganguran, dan bahkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini
tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Inilah contoh kalau negara dan
daerah dalam mengenjot pertumbuhan ekonmi dengan mengerakan terus menerus
sektor yang tidak inklusif dengan masyrakat miskin (sektor tradeable). Dan bahkan
Dalam pertumbuhan ekonmi tersebut sangat
melanggar transformasi struktur ekonmi secara sehat, negara tidak lagi
mempedulikan bagaimana hasil pertanian para petani kita diolah dalam negri
melalu industri, negara lebih suka memilih impor dari pada mempertahankan
struktur ekonomi yang sehat. Daerah lebih parah daerah seakan terbuai dengan
pencetakan rekor pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi. Pertanian tidak lagi
diurus, yang diutamakan adalah bagaimana jasa-jasa mampu digenjot dengan cepat,
untuk mendapatkan pajak-pajak, pertambangan di berikan kuasa sebanyak-banyaknya
kepada pengusaha-pengausaha yang ingin mengarap lahan-lahan potensi tambang,
meskipun intu melanggar RTRW tapi pemerintah seakan membiarkan.
Dari
kasusu kasus diatas maka tidak heran kalau memang akan muncul pertanyaan
pembuka diatas. Mengapa pertumbuhan ekonomi
yang tinggi belum mampu menggapai lebih banyak masyrakat untuk keluar
dari kemiskinan ? ya karnah memang keberpihakan negara dan daerah terhadap
masyrakat yang sudah mengapdikan diri sebagai petani tidak diperhatiakan dengan
serius. Petani dibiarkan bergulat dengan masalahnya sendiri. Pemerintah dalam
kondisi ingin mencetak angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi berpikiran pragmatis,
pemerintah menilai kalau infestasi dibidang pertanian itu jangka panjang,
sementara jabatan yang disandang bupati, gubernur hanya lima tahun.
Agenda
pendirian bank petani ?
Dalam seminar ekonomi yang
digagas oleh ikatan mahasiwa pembangunan Indonesia bertempat di universitas
hasanudin makasar beberapa waktu yang lalu. Pakar ekonomi unhas berpendapat, Indonesia
tidak usah takut dan malu mengagas yang namanya bank untuk petani kita, kita
wajib mencontoh tailand misalnya, dinegara itu ada yang namanya bakn padi, bank
kedalai, bank kelapa. Beliau berpandangan keberpihakan pemerintah harus mampu
diwujudkan dalam sector pertanian kita terutama akses modal, solusinya ya bank
yang konsen betul terhadap petani. Agenda pendirian bank untuk petani
sebenarnya syarat untuk membangun kembali pertanian kita, petani jangan
dibiarkan dengan masalhnya sendiri dalam kondisi-kondisi seperti ini. Petani harus
dibimbing untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonmi yang tinggi dan mampu
mengurangi kemiskinan. Karnah jika kita ingin memberantas kemiskinan sebenarnya
pemerintah tidak harus jauh-jauh untuk berpikir pemerintah cukup berpihak pada petani,
karnah ebagian kelompok kelompok yang tergolong miskin itu berada di pedesaan
dan umumnya meraka ini sebagai petani.
Pertanyaan Mengapa keberpihakan terhadap petani harus menjadi
prioritas utama dalam mengentaskan kemiskinan? Selain juga kalau petani umumnya
adalah masyrakat miskin, petani juga akhir-akhir ini dan bahkan selama republik
ini berdiri akses terhadap modal terutama dari perbanka konvesioal itu tidak
diterima. Dan juga petani tidak memiliki kelembagaan ditataran petani yang
baik. Dalam artian mampu mengkomodasi aspirasi dipetani tersebut.
