Problem Ekonomi dan Urgensi Pembangunan Infrastruktur Sultra Kedepan

"jalan Raha-Lakapera Memperhatikan"

Bos Jaringan Peneliti Ekonomi Kti, Pemimpin Daerah KTI Harus Berpikir Melompat Untuk Mengejar Ketertinggalan Dengan Daerah Barat Indonesia

kita harus melompat untuk mengejar ketertingalan yang sedang kita alami, inilah pernyataan rahman farisi SE. MSE., dalam salah satu acara yang digelar beberapa waktu yang lalu di salah satu hotel yang ada di kota kendari. permasalah yang banyak di faktor pembangunan yang ada dikawasan timur indonesia ini, adalah hal yang menjadi alasan beliau.

Lima Paket Permasalah Ekonomi Daerah, KTI

Gelaran seminar yang di adakan oleh jaringan peneliti ekonomi KTI beberapa waktu yang lalu tepatnya tanggal 12 februari 2013 telah selesai dilaksanakan, banyak kalangan yang hadir dalam acara seminar mari kesulawesi tenggara dengan tema “optimalisasi potensi local dalam mendorong kinerja ekonomi daerah” di awali oleh wakil ketua DPD RI Bapak Dr. La Ode Ida, MA, Andi Rahmat Anggota DPR-RI, Henky Hermantoro Sekjen Kementrian Pariwisata, Kepala Bappeda Kota Kendari, Abdul Rahman farisi, SE, MSE Bos Jaringan Peneliti Ekonomi KTI, Dr. Agung Djojosoekarto Selaku Partnership for Governance Reform,  Ainun Bakri dari PNM, Dr. Kaharuddin Djenod M.Eng selaku direktur PT Tearful, Indonesia Eximbank , Ir. Agus Haryono, MM Kepala Sub Pengawasan Ekspolrasi Mineral Kementrian Energy dan Mineral, di tambah dengan undangan yang hadir mulai dari kepala-kepala dinas se dua belas kabupaten kota se-sultra, pengusaha local, lsm, sampai pada  akademisi.  Isu yang sangat menyeruak dalam acara seminar ini yakni pertama, permasalah kawasan timur Indonesia yang memiliki potensi yang sangat melimpah namun belum sampai juga menyentuh kesejahteraan rakyat kebanyakan, sultra salah satunya yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi dari tahun ke tahun bahkan sampai menembus 2 besar di KTI namun belum juga mempu mesejahterakan, ini semua di akibatkan permasalah kualitas dari pada pertumbuhan itu sendri sampai pada pemerintah yang lebih banyak mengarap sector-sektor ekonomi yang di kategorikan sector-nontradeable, dengan meninggalkan potensi-potensi ekonomi local yang bisa inklusif dengan masyrakat kebanyakan, alias sector-tradeable, kedua, keperpihakan pemerintah pusat pada daerah kawaan timur Indonesia masih di pertnyakan dalam artian penetuan kebijakan pembangunan ekonomi kadang-kadang masih sebatas mengada ada, contoh penetuan kawasa-kawasan pengembangan ekonomi ekonomi atau sering kita kenal dengan nama MP3EI, ternya belum didukung dengan tindakan lapangan sampai hari ini, infrakturtur belum memadai untuk mendudukung dari pada pusat-pusat kawasan strategis yang ada di kawasan timur adalah salah satu contoh konggrit yang bisa dijadikan kekuatan argument kita, ketiga dana DAK dan DAU masih banyak di tempatkan di pusat tau pulau jawa, ini semua di akibatkan oleh sknario untuk menentukan jumlkah DAK dan DAU yang boleh di dapatkan oleh daerah-daerah di Indonesia ini mengunakan jumlah penduduk untuk di bagikan, pantas saja hal ini sebelumnya terjadi, contoh kecil jumlah penduduk sultra di bandingkan dengan jawa timur ini sudah tidak adil, maka jangan heran kalau kue ini tidak memihak sama masyrakat KTI.

Sehingga tidak mengherankan kalau paket-paket masalah pembangunan local atau daerah yang sampai hari ini masih di jumpai di mana-mana, terhitung dari tahun 2000 otonomi daerah dengan yang diharapkan dapat mengatasi permasalah ekonomi daerah, namun hingga tahun 2013 paket-paket permasalahan pembangunan ekonomi darah dan local masih marak di jumpai, yang segera menjadi tantangan para pengambil kebijakan, pemerintah, legislative, pengusaha, akademisi dan stekholder lainya. Permasalahan itu daalam tulisan ini penulis mengkasifikasikan lima paket permasalahan ekonomi daerah yakni; (1).Pulau Jawa masih terlalu dominan sebagai pusat kegiatan perekonomian, baik kegiatan produksi, distribusi, maupun jasa. Hal ini terlihat dari ratarata lebih dari 17 persen output yang dihasilkan oleh wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa digunakan oleh Pulau Jawa, sedangkan oleh wilayah lain di luar Pulau Jawa hanya di bawah 5 (lima) persen. (2).Lemahnya keterkaitan ekonomi antardaerah/wilayah juga ditunjukkan dengan adanya kesenjangan ekonomi antarkabupaten dan kota, yang digambarkan dari besarnya rata-rata PDRB kota yang hampir dua kali lebih besar dari rata-rata PDRB kabupaten. Kesenjangan tersebut terjadi lebih besar di Indonesia bagian barat, yaitu dengan rasio PDRB rata-rata kota terhadap kabupaten ialah 227 persen, sedangkan di Indonesia bagian timur hanya sebesar 171 persen. (3).Hal ini menjelaskan bahwa di wilayah Indonesia Barat pertumbuhan ekonomi wilayah kota yang tinggi belum memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah kabupaten sehingga terlihat adanya kesenjangan ekonomi yang besar antara wilayah kabupaten dengan wilayah kota di Indonesia bagian Barat bila dibandingkan dengan Indonesia bagian Timur.  (4).(Rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan ekonomi daerah secara lintas sektor dan lintas wilayah, Kapasitas SDM aparatur daerah dalam mengelola ekonomi daerah secara lintas sektor masih rendah, Kompetensi SDM stakeholder lokal/ daerah (masyarakat dan pengusaha lokal/daerah) masih rendah, Partisipasi stakeholder lokal/daerah dalam pengambilan keputusanterkait pengembangan ekonomi daerah masih rendah) (5). Rendahnya kapasitas lembaga dan fasilitasi dalam mendukung percepatan pengembangan ekonomi lokal dan daerah, (Fungsi lembaga-lembaga fasilitasi ekonomi daerah, baik di tingkat pusat maupun di daerah, baik dari segi kapasitas, jumlah maupun jangka waktunya kurang optimal, Kapasitas tenaga fasilitator pengembangan ekonomi lokal dan daerah masih terbatas, baik yang disediakan oleh pemerintah maupun oleh nonpemerintah).

Pembangunan Masih Terkonsetrasi Di Pulau Jawa

Factor yang menjadi papua ingin memisahkan diri adalah ketertinggalan daerah mereka dibandingkan dengan wilayah jawa adalah sudah menjadi rahasia umum, masyarakat papua dengan bendera OPM ingin merdeka dari Indonesia, membentuk sendiri Negara baru alias keluar dari Negara Indonesia. Pembangunan selalu terkonstrasi di pulau jawa adalah fakta yang dapat dibenarkan dengan beberapa kejadian, factor; banyaknya dana-dana yang di tempatkan di pulau ibukota Negara itu, infrakturtur yang sangat kompleks dibandingkan dengan kawasan timur. Sampai pada kualitas sumber daya manusia yang baik di tempatkan di jawa adalah hal menarik yang segera di cari ramuanya suapaya kondisi kesejahteraan masyarakat kita mampu sederat dengan masyrakat yang berdomisili di pulau jawa.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dari tahun-ketahun adalah harapan yang baik di tengah masyrakat kita khususnya kawasan timur Indonesia yang umumnya tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, ambil contoh sultra yang sampai menembus angka 11,58%, yang disusul oleh propinsi lain dikawasan timur Indonesia. Namun dibalik ini semua patut kita sayangkan ternyata setelah kita amati masuk didalamnya angka ini tidak semua di dihasilkan oleh masyarak kita, kue yang besar ini dalam bentuk PDB, dan ternyata juga sebagian bahkan sebagian besar di bawa lagi di pulau jawa sana, lihat saja komponen pembentuk dari pada pertumbuhan yang berkontribusi besar adalah sector dari awal penulis cantumkan, sector non-tradeable (pertambangan, perhotelan,dan restouran), yang kesemuanya usaha/sector ini di dalangi atau di jalankan oleh pengusaha-pengusaha yang bukan orang di daerah ini. Pertambangan adalah salah satu sector yang besar memberikan sumbangan namun ini pengusaha yang banyak mengerak sector ini adalah orang-orang yang berdomisisli di pusat sana, restoran juga sama, apa lagi dengan hotel sifatnya hanya daerah ini menjadi agen di tanah sendiri dengan hanya mendapat imbalan dari sector pajak, kemudian pihak BPS hanya sekedar mencatat tidak peduli kalau uang yang dihasilkan dari proses ekonomi itu di belkanjakan di daerah ini atau tidak.

 Maka tidak menherankan di tengah kondisi situasi ekonomi kita membaik secara nasional, bahkan daerah kita tengah menikmati pertumbuhan yang baik, kita juga tidak pernah absen dari masalah-masalah social yang ada kemiskinan, penganguran sudah menjadi berita hangat di telinga kita, meskipun hal ini tidak pernah menjadi hot issue pemberitaan di media lokal kita. Infraktutur yang buruk adalah hal yang patut kita dapatkan dari pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi tadi ini adalah kebalikan dari pada teori yang kita dapatkan di ruang-ruang kuliah. Inilah ironi meskipun kinerja ekonomi tinggi buahnya tidak jatuh yang baik, ini semua uang di 11,58% tadi bisa di katakana 70%nya lari kepusat, ditambah lagi dengan pembagian dana-dana transfer yang dilakukan pemerintah pusat tidak pernah adil komplit lah permasaklahn yang di terima daerah kawasan timur Indonesia.

Lemahnya Keterkaitan Atar Wilayah Yang Ada Di KTI

Bukti nyata cina,jepang sampai singgapura yang membangun infraktutur dasar sebagai awal untuk menghasilkan pertumbuhan ekonmi yang cepat dan merata di semua wilayah adalah hal yang seharusnya menjadi rujukn dan banding oleh para stekholder pelaku ekonomi, pemerintah seharusnya tidak tutup mata melihat kondisi infrakturtur dasar wilayah kawasan timur Indonesia, pelabuhan yang belum memadai, jalan yang trans Sulawesi sampai sekarang belum rampung dengan kondisi yang ideal, menurut penulis adalah hal yang segera menjadi agenda para pelaku-pelaku ekonomi pemerintah pusat harus mulai komitmen dengan anggaran untuk menuntaskan trans-sulawesi. Karnah salah satu factor utama yang menjadi mimpi buruk dari pada lemahnya keterkaitan antar wilayah adalah infraktutur jalan yang menhubungkan kawasan-kawasan yang ada di KTI. Hingga muara utama yang terjadi dari lemahnya konetifitas ini adalah ekonomi biayah tinggi yang menghantui setiap dan marak di daerah-daerah.

Kawasan timur Indonesia agak menarik untuk di jadikan refleksi atau efaluasi pemabnagunan ekonomi di Negara ini, mengingat banyak permasalah ekonomi yang penulis sudah ulas dari awal, pemerintah harus tidak tinggal diam, keberpihakan anggaran adalah kunci utama yang harus di realisasika, kemudian kondisi birokrasi atau pemerintahan yang baik guna mendukung komitmen pembanguan yang digulirkan pemerintah adalah sangat mendesak adanya. Semoga pemerintah bersama dengan stekholder mesin-mesin ekonomi mampu menunjukan komitmenya. Karnah tanpa komitmen pemerintah maka segala persoalan yang ada kawasan timur Indonesia akan sia-sia harapan masyarakat untuk mendapatkan buah pembangunan yang sedang di jalankan oleh negri ini.  

Dorong Kinerja Ekonomi Daerah Sulawsei Tenggara Pusat Studi Ekonomi dan Bisnis Fekon Unhalu Bersama Jaringan Peneliti Ekonomi KTI ,"Mengadakan Seminar Mari Kesulawesi Tenggara"

Bertempat Di Hotel Horison Kendari; pemerintah, legislative dan akademisi beserta dunia usaha bertemu, diawali wakil ketua DPD RI Bapak Dr. La Ode Ida, MA, Andi Rahmat Anggota DPR-RI, Henky Hermantoro Sekjen Kementrian Pariwisata, Kepala Bappeda Kota Kendari, Abdul Rahman farisi, SE, MSE Bos Jaringan Peneliti Ekonomi KTI, Dr. Agung Djojosoekarto Selaku Partnership for Governance Reform,  Ainun Bakri dari PNM, Dr. Kaharuddin Djenod M.Eng selaku direktur PT Tearful, Indonesia Eximbank , Ir. Agus Haryono, MM Kepala Sub Pengawasan Ekspolrasi Mineral Kementrian Energy dan Mineral, bertemu dalam satu forum yang di gagas oleh Pusat Studi Ekonomi dan Bisnis Fekon Unhalu bersama jajaran jaringan peneliti ekonomi KTI, yang bertemakan Seminar Nasional Mari Kesulawesi Tenggara, guna membicarakan bagaimana “Optimalisasi Potensi Lokal Dalam Mendorong Kinerja Ekonomi Daerah”. Sulawesi tenggara dipilih oleh Pusat Studi Ekonomi dan Bisnis Fekon Unhalu, jajaran jaringan peneliti ekonomi KTI, bukan tanpa sebab disamping komitmen lembaga ini didirikan untuk mengidentifikasi permasalah ekonomi yang ada di kawsan timur, daerah ini juga menarik untuk disimak lebih jauh karena daerah ini adalahg bagian dari kekuatan  integral ekonomi Indonesia, yang memiliki keunggulan tiga sector sekaligus. Sector  pertambangan , sector pariwisata, dan sector pertanian, inilah deretan keunggulan-keunggulan namun seiring dengan keunggulan ini permasalah ekonomi juga muncul, pengguran, kemiskinan ada dimana-mana, sampai pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi sekalipun namun belum mampu menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang kita ingginkan, inklusif tentunya. Olehnya itu komitmen pusat studi ekonomi dan bisnis fekon unhalu yang di ketuai oleh Ahmad Firman SE, MSi, dan jaringan peneliti ekonomi KTI yang di komandoi oleh Rahman Farisi SE. MSE, diharapkan mampu memberikan solusi-solusi terhadap permasalahn yang ada, salah satunya dengan digagasnya seminar ini guna mendapatkan masukan kepada semua pihak, dan tentunya pemerintah juga mampu mengambil manfaat dalam invent yang digagas ini. sampai hari ini sultra yang memiliki potensi ekonomi yang baik untuk mendorong kinerja ekonomi daerah guna mendapatkan pertumbuhan ekonmi yang tinggi yang di sertai dengan pertumbuhan inklusifitas di tengah masyrakat, adalah isu yang hangat di bahas dalam forum yang di hadiri pemateri pusat dan daerah ini. Pertanyaan kemudian bagaimana konsep  lembaga pusat studi ekonomi dan bisnis fekon unhalu bersama dengan jaringan peneliti ekonomi KTI yang di ketuai oleh Ahmad Firman & Rahman Farisi, dalam mengatasi permasalah yang ada di kawasan timur Indonesia ? 

 Dana Pembangunan yang Masih Minim

Sudah menjadi rahasia umum kalau uang yang beredar di negri ini lebih banyak di kawasan barat Indonesia, dibandingkan dengan wilayah kawasan timur Indonesia, otonomi  daerah yang di gulirkan pada tahun 2000-an yang di tandai dengan produk undang-undang otonomi daerah UU No 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU No 23 tahun 1999   perimbangan keungan pusat dan daerah. yang kemudian di revisi dengan UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU No 34 tahun 2004 perimbangan keungan pusat dan daerah, adalah regulasi untuk mengatur otonomi daerah tersebut. Regulasi undang-undang otonomi daerah yang samapi hari ini diharapkan mampu memberikan keadilan di tengah daerah-daearah yang memiliki sumber daya alam dan daerah yang kekurangan sumber daya alam. Regulasi ini seakan memberikan pedoman pada pemerintah untuk mewujudkan dari pada cita-cita otonomi daerah. Salah satunya untuk pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyrakat. Pada undang-undang UU No 25 tahun 1999 tentang perimbangan keungan pusat dan daerah, yang tujuan utamanya adalah untuk mendukung penyelengaraan otonomi daerah yang seluas-luanya mengingat otonomi daerah yang akan di jalankan oleh pemerintahan daerah membutuhkan uang banyak agar mencapai masyarakat adil dan makmur. Dengan memperhatikan asas potensi, kondisi daerah yang bersangkutan. Daerah diberikan tugas yang sebegitu kompleksnya sementara dana yang bisa di ambil oleh daerah kadang tidak sebanding dengan pembiyaan di daerah, daerah hanya diberikan keleluasaan pada pajak daerah, retribusi, dana bagi hasil. Yang ditambah dengan dana perimbangan melalui scenario undang-undang ini. Sementara uang misalnya dari pajak yang berpotensi meraup dana besar masih dikendalikan dengan pemerintah pusat, pajak PPH, dan PBB. Ini semua bisa disinyalir bahwa pemerintah pusat ternyata belum 100% ingin melaksanakan yang namanya otonomi daerah. Pembagian dana perimbangan yang sampai hari ini masih mengunakan scenario banyak kepala dikatakan oleh ketua jaringan peneliti ekonomi KTI dalam seminar ini adalah salah satu bukti kalau pemerintah pusat belum tega menyerahkan 100% pengelolaan darah di tangan kepala daerah.

Pemerintah pusat melalui BAPPENAS seharusnya mulai memikirkan skenario baru dalam penentuan porsi uang yang di akan terima oleh daerah melalui dana perimbangan; luasan wilayah seharusnya dimasukan, potensi sumber daya manusia harus dimasukan. Inilah salah satu yang didorong oleh Pusat Studi Ekonomi Dan Bisnis Fekon Unhalu Bersama Jaringan Peneliti Ekonomi KTI, dalam seminar mari kesulawesi tenggara. Ini juga kalau membuka kembali undanga-ndang No 25 Tahun 1999, diawal pembentukan otonomi daerah, pemerataan, dan proporsional.

Potensi Daerah Dan Pemerintah

Sumber daya tambang yang banyak, potensi pertanin, sector kelautan yang belum terkelola dengan baik, potensi pariwisata yang banyak. Inilah sederet potensi daerah yang diharapkan akan mampu mendongrak kinerja ekonomi daerah, pemerintah harus mulai menjadi pintar dalam mengelola potensi daerah yang ada, menurut peneliti ekonomi unhalu kalau mengambil contoh wakatobi daerah ini sudah mampu melakuakn dua langkah sekaligus, promosi dan pembenahan infraktutur di daerah yang dikenal dunia dengan slogan surge di bawah laut, Disinilah letak peran pemerintah. Pemerintyah seharusnya tidak tingal diam dengan potensi yang ada. Pemerintah harus sudah mulai pandai-pandai melihat potensi sebagai kekayan yang dapat mendongrak perekonomian local, apapun itu sifatnya. Ditambahkan lagi oleh ketua jaringan peneliti ekonomi KTI, bahwa jangan sampai kita menjadi salah satu daerah yang akan dikenal menjadi daerah punya potensi namun miskin kesejahteraan di tataran masyarakat. Lebih lanjut lagi bahwa daerah kawasan timur Indonesia ini harus melompat dalam cara melakukan pembangunan, kita tidak butuh lagi yang normal-normal. Ini semua dilakukan untuk mengejar ketertinggalan yang ada. 

Sector Pertambangan & Sector Pertanian

Dua sector ini ekonomi ini kalau dilihat lebih jauh, bagaikan bumi dan langgit, sector pertambangan adalah sector padat modal sedangkan sektor pertanian adalah sektor yang inklusif dengan masyarakat kebanyakan atau padat karya, disamping itu dua sektor inipun  mampu bertolak belakang dalam pengelolaan-nya kalau pemimpin yang menangani ini tidak pintar-pintar, sudah menjadi rahasia umum sector pertambangan adalah sektor yang paling gemar dalam menkonvensi lahan-lahan pertanian untuk di jadikan lahan eksplorasi sumber daya tambang yang punya nilai jual ini. “Akibat pertambangan di bombana sungai ikut kering, pertambangan telah mengurangi lahan pertanian” adalah deretan berita madia lokal yang menghiasi hedlinenya di tiap pagi hari  belaknagn ini. Olehnya itu pemerintah yakni Gubernur dan Bupati harus pintar-pintar dalam mendesain kebijkannya agar hal ini tidak hadir di tengah masyrakat kita, salah satu solusi yang ditarwarkan oleh pusat studi ekonomi dan bisnis fekon unhalu dan jaringan penliti ekonomi KTI dalam mengelola sector yang sensitive yakni pertambangan dan pertanian adalah pemirintah harus membuat bank atau lembaga penjamin resiko-resiko pertanian, karnah hal yang utama disamping sensitifnya terhadap sector pertambangan sector pertanian juga ini terkendala pada modal untuk bersaing dengan sector pertambangan. Lembaga penjamin pertanian yang didorong itu dioharapkan mampu mengatasi masalah permodalan, bank di harapkan tidak takut lagi untuk memberikan dana-dana kepada masyrakat tanpa harus takut mengingat ada lembaga yang dapat menjamin resiko-resiko pertanian seperti fuso dan lainya, kemudian pemerintah harus memaksa masuk pengusaha-pengusaha tambang dalam lembaga penjamin pertanian ini, dengan perda pemerintah harus memerintahkan pengusaha tambang untuk memiliki saham pada bank ini.  Olehnya itu pemerintah yang hadir dalam forum itu semoga dapat memrikan informasi kepada pemimpin daerah ini.