Birokrasi di Titik Nadir

sultra vs birokrasinya*

SULTRA dalam beberapa hari yang lalu seakan disuguhkan dengan berita yang yang mengusik para pemegang amanah dalam perjalanan roda pemerintahan, ini terungkap dalam berita salah satu media lokal, dengan judul besar “Tatakelola Pemerintahan Sultra Buruk” berita yang diturunkan ini adalah hasil dari lokakarya yang Indonesia geverance index bekerjasama dengan partnership governance reform in Indonesia di hotel plaza in kendari (selasa 29/1 2013)-dengan publikasi sultra berada pada posisi 26 dari 33 propinsi yang ada di Negara kesatuan  republic Indonesia ini, dengan total skor dalam survey tersebut sultra bertengker pada angka 4,48%.dalam acara lokakarya ini dihadiri oleh perwakilan dari kalangan birokrasi SKPD perintah propinsi Sulawesi tenggra, anggota DPR sultra, akademisi, pimpinan organisasi asosiasi, lembaga swadaya masyarakat, dan media masa, acara ini dimaksudkan untuk melakukan publikasi sekaligus evaluasi dari pada kinerja birokrasi yang ada di tataran pemerintahan Sultra, dan lokakarya ini juga merupakan salah satu indicator untuk menentukan kinerja dari pada pemerintahan sultra ke depan yang kalau tidak ada hambatan akan dirilis kinerja 2012/2013. Kata salah satu tim peneliti partnership for governance reform, muhamad chozin.

Dalam penelitia untuk menentukan kinerja tatakelolaan pemerintahan yang baik atau buruk, partnership governance reform in Indonesia menfokuskan pada empat sector tata kelola pemerintahan yakni masing-masing,(1) pemerintahan terdiri atas legislative dan gubernur, (2). Birokrasi masyarakat sipil dan dunia usaha. Kekuatan dari masing-masing sector yang di ambil dalam menentukan kinerja pemerintahan ini diukur dengan mengunakan enam parameter good governance, yaitu akuntabilitas, transparasi, partisipasi keadilan, efisiensi, efektifitas.

Tata kelola pemerintahan yang baik di era otonomi daerah sekarang adalah agenda yang sudah lama di gelorakan oleh pemerintah pusat, dari tataran lembaga kementria sampai ditingkatan pemerintahan daerah, ini juga merupakan komitmen pemerintah kita dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyrakat. Reformasi birokrasi dizaman yang dikenal dengan top donw ini adalah keniscayaan yang harus dilengkapi dalam kehidupan masyrakat, agar proses dari pada perjalanan yang dapat penulis tinjau dalam perjalanan perekonomian masyarakat daerah berjalan dengan baik, tanpa ada hambatan dari segi admistrasi.

Sultra adalah merupakan daerah yang dibentuk dengan semangat otonomi daerah tentunnya yang usianya sudah menginjakan kaki di angka 47, dengan pertumbuhan ekonominya lumayan dari tahun ke tahun. Di usia yang tentunya sudah lumayan tua kalau kita mengambil umur manusia, adalah hal yang menghawatirkan jika pada saat ini pemerintahan sultra masih terganjal dengan pelayanan yang kurang maksimal dilakukan oleh pemerintah kita, apa lagi sultra yang didukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, sekedar informasi bahwa pada kuartal ke tiga di tahun lalu 2012 sultra berada pada posisi 11,58%.  Seharusnya pemerintah kita dengan momen yang besar ini baik dilihat pada usia ataupun pertumbuhan ekonomi adalah menjadikan modal yang besar untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik tentunya dapat memuaskan masyrakat semua lapisan yang ada di daerah yang dikenal secara nasional ini, bumi anoa, wisata wakatobi, dan pulau buton yang terkenal dengan benteng terpanjangnya.

Namun pertanyaan kemudian muncul apakah pemerintah kita saat ini ada niatan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang baik? kalau kita mengutip salah satu pernyataan dari peraih nobel ekonomi asal india di tahun 1998 amartya sen, bahawa menurut sen pemerintah harus menyediakan tiga hal pada semua warganya, yakni (1) kebebasan ekonomi, social, dan politik. (2) keamanan dan perlindungan (3) pelaksanan aktifitas pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatoris. Berkataan sen ini bukan tanpa alasan bahawa menurut peraih nobel ekonomi ini, tiga elemen wajib di sediakan oleh pemerintah jika pemerintahan itu ingin berhasil,  misalnya kita ambil indicator kemiskinan adalah hal yang sulit di pungkiri kalau kemiskinan tidak berhadapan dengan tata kelola pemeintahan yang baik.

Apapun konsekuesinya pemerintah harus melakukan perbaikan struktur pemerintahan,