PERTUMBUHAN EKONOMI MEROKET, IPM KITA TIDAK BERANJAK NAIK*

Rabu 25 januari yang lalu saya sempat membaca salah satu media nasioanl perwakilan sultra, antrara, saya pada sat itu tertarik dengan salah satu berita hedlinenya yang berhubngan dengan dengan perkembangn daerah sultra, dengan judul besar  pada saat itu “IPM Sultra Berada Urutan 25 Di Indonesia”  judul ini diambil dalam sebuah acara yang di gelar di salah satu hotel bintang lima yang ada di kota kendari, yang bertajuk “ peluncuran analisis keungan public sultra tahun 2012” yang di adakan oleh Pemda, bekerjasama dengan Word Bank, Cida, Ausaid,  dan Yayasan Bakti.dan tidak ketinggalan akademisi yang diwakili oleh dosen kita sendiri, ilmu ekonomi studi pembangunan ,Dr. Akhmad Firman,  

Menarik memang kalau kita inggin menyimak lebih jauh, IPM, atau sring kita kenal dengan indeks pembangunman manusia. Adalah salah satu komponen yang tengah menjadi sorotan di sebagian daerah yang ada di Indonesia, bahkan Negara-negara sekalipun di dunia, karnah sebagian Negara di dunia percaya bahwa kualitas sumber daya manusia lah yang akan mengankat dari pada kualitas pembangun itu sendiri.

Beranjak dari pada kondisi daerah kita hari ini, sultra ditengah gelombang krisis keungan global yang terjadi akhir akhir ini yang cukup meresahkan Negara ini, bahkan daera sekalipun, namun kondisi ini tidak berlaku untuk sultra terbukti data-data yang berhasil saya himpun dari lembaga-lembaga pemerintah, maupun media-media local yang ada di sultra, menunjukan kita tetap jaya di tengah kondisi yang tidak menguntungkan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diatas kalkulasi pertumbuhan ekonomi nasional adalah merupakan salah satu bukti bahwa daerah kita adalah salah satu macan yang tengah menunjukan keberanianya di kawasan timur Indonesia, bahkan menurut kabar yang dilangsir oleh salah satu media KTI beberapa waktu yang lalu sultra bertengge di posisi 2 setelah papua barat dari segi laju pertumbuhan penduduk. Kabar baik ini seakan meligitimasi dari pada kinerja pemerintah propinsi Sulawesi tenggara melalui gubernur kita* benar saja kalau ini kita melihat pada sudaut anggka-angka yang berkembeng di kalangan media local. Namun lebih jauh kita harus melihat dengan hati-hati anggka-anggka yang tengah kita puja-puja bersama ini. Lebih jauh lagi bahwa kondis dari pada pembangunan daerah kita yang dilngsir oleh BPS beberapa waktu yang lalu, misalnya pada kondis kemiskinan yang menurut. badan ini kemiskinan kita menurun dari tahun 2007 yang lalu, begitupun dengan pengganguran, atau lagi mengenai investasi yang menumpuk alias antri untuk masuk daerah kita.

Kondisi diatas seakan tidak sejalan dengan berita kehidupan masyarakat bawah tampaknya tidak begitu mengembirakan, banyaknya pedagang kaki lima yamng gusur oleh oknum polisim pamong praja, malnutrisi, kematian ibu yang melahirkan, pengganguran yang bertebaran sana-sini akibat minimnya lapangan kerja, meledaknya sector informal, adalah deretan berita yang menghiasi pendenganran kita dan mata kita meskipun ini luput dari sorotan para media, dan inilah fakta yang sebenarnya. Mengutip dari pada bahasa Nancy Birdsall (presiden center for global development), mengatakan bahwa tujuan pembangunan ekonomi bukanlah pertumbuhan ekonomi semata, tetapi lebih dari itu yakni peningkatan kesehjatraan manusia. Bahkan lebih lanjut dikatakan oleh petinggi riset pembangunan terkemuka di dunia ini, dalam sebuah tulisan yang bertajuk “social development is economic development” menyatakan dengan tegas pertumbuhan ekonomi diperlukan namun tidak cukup karnah pada akhirnya sumber daya manusia unggul dan produktifitas adalah kunci kemajuan serta keberlanjutan ekonomi suatu Negara atau daerah.  

Rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM) daerah kita adalah bukti bahwa arah pembangunan pemerintah yang digembar-gemborkan selama ini adalah model pembangunan yang tengah mengaibaikan pembangunan social, dalam artian pemerintah kurang memandang masyarakat kalangan bawah sebagai subyak pada pembangunan itu sendiri. Pemerintah hanya merangkul kalangan atas dalam artian hanya memuja dan memuji infestor yang bergerak pada sector-sektor yang tidak dapat dijangkau oleh masyarakat kalangan bawah tadi. Wajar saja ketika pertumbuhan ekonomi kita diatas ekonomi nasional tidak mampu mengangkat derajat hajat hidup orang banyak. Kualits IPM kita berada di urutan 25 dari 33 propinsi disultra adalah bukti yang tidak bias dibantah oleh pemerintah.

Denagan kondisi inilah seharusnya pemerintah mulai merefleksi terhadap model pembangunan yang sedang dijalankan, refleksi dalam bentuk yang baik untuk rakyat tetap dilanjutkan, yang buruk harus mulai ditinggalkan. Kalau komitmen demokrasi yang kita agung-agungkan itu masih ada, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Maka mau tidak mau pemerintah harus mengarahkan pemebangun untuk semua wargha yang ada di daerah kita’entah strata ekonominya, tempat tinggalnya,(desa,kota, pulau terpencil, dll) agama, suku, golongan, jenis kelamin, mempunyai hak yang sama untuk menerima buah dari pemebnagunan yang di laksanakan oleh pemerintah sekarang. Disinilah sakralnya tujuan pembangunan yang tidak boleh bersifat ekslusif, ataupun diskriminatif. Tapi harus inklusif.