Gelaran
seminar yang di adakan oleh jaringan peneliti ekonomi KTI beberapa waktu yang
lalu tepatnya tanggal 12 februari 2013 telah selesai dilaksanakan, banyak
kalangan yang hadir dalam acara seminar mari kesulawesi tenggara dengan tema
“optimalisasi potensi local dalam mendorong kinerja ekonomi daerah” di awali
oleh wakil ketua DPD RI Bapak Dr. La Ode Ida, MA, Andi Rahmat Anggota DPR-RI,
Henky Hermantoro Sekjen Kementrian Pariwisata, Kepala Bappeda Kota Kendari, Abdul
Rahman farisi, SE, MSE Bos Jaringan Peneliti Ekonomi KTI, Dr. Agung
Djojosoekarto Selaku Partnership for Governance Reform, Ainun Bakri dari PNM, Dr. Kaharuddin
Djenod M.Eng selaku direktur PT Tearful, Indonesia
Eximbank , Ir. Agus Haryono, MM Kepala Sub Pengawasan Ekspolrasi Mineral
Kementrian Energy dan Mineral, di tambah dengan undangan yang hadir mulai dari
kepala-kepala dinas se dua belas kabupaten kota se-sultra, pengusaha local,
lsm, sampai pada akademisi. Isu yang sangat menyeruak dalam acara seminar
ini yakni pertama, permasalah kawasan timur Indonesia yang memiliki potensi
yang sangat melimpah namun belum sampai juga menyentuh kesejahteraan rakyat
kebanyakan, sultra salah satunya yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat
tinggi dari tahun ke tahun bahkan sampai menembus 2 besar di KTI namun belum
juga mempu mesejahterakan, ini semua di akibatkan permasalah kualitas dari pada
pertumbuhan itu sendri sampai pada pemerintah yang lebih banyak mengarap
sector-sektor ekonomi yang di kategorikan sector-nontradeable, dengan
meninggalkan potensi-potensi ekonomi local yang bisa inklusif dengan masyrakat
kebanyakan, alias sector-tradeable, kedua, keperpihakan pemerintah pusat pada
daerah kawaan timur Indonesia masih di pertnyakan dalam artian penetuan
kebijakan pembangunan ekonomi kadang-kadang masih sebatas mengada ada, contoh
penetuan kawasa-kawasan pengembangan ekonomi ekonomi atau sering kita kenal
dengan nama MP3EI, ternya belum didukung dengan tindakan lapangan sampai hari
ini, infrakturtur belum memadai untuk mendudukung dari pada pusat-pusat kawasan
strategis yang ada di kawasan timur adalah salah satu contoh konggrit yang bisa
dijadikan kekuatan argument kita, ketiga dana DAK dan DAU masih banyak di
tempatkan di pusat tau pulau jawa, ini semua di akibatkan oleh sknario untuk
menentukan jumlkah DAK dan DAU yang boleh di dapatkan oleh daerah-daerah di
Indonesia ini mengunakan jumlah penduduk untuk di bagikan, pantas saja hal ini
sebelumnya terjadi, contoh kecil jumlah penduduk sultra di bandingkan dengan
jawa timur ini sudah tidak adil, maka jangan heran kalau kue ini tidak memihak
sama masyrakat KTI.
Sehingga tidak mengherankan kalau
paket-paket masalah pembangunan local atau daerah yang sampai hari ini masih di
jumpai di mana-mana, terhitung dari tahun 2000 otonomi daerah dengan yang
diharapkan dapat mengatasi permasalah ekonomi daerah, namun hingga tahun 2013 paket-paket
permasalahan pembangunan ekonomi darah dan local masih marak di jumpai, yang
segera menjadi tantangan para pengambil kebijakan, pemerintah, legislative,
pengusaha, akademisi dan stekholder lainya. Permasalahan itu daalam tulisan ini
penulis mengkasifikasikan lima paket permasalahan ekonomi daerah yakni; (1).Pulau Jawa masih terlalu dominan sebagai
pusat kegiatan perekonomian, baik kegiatan produksi, distribusi, maupun jasa.
Hal ini terlihat dari ratarata lebih dari 17 persen output yang dihasilkan oleh
wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa digunakan oleh Pulau Jawa, sedangkan oleh
wilayah lain di luar Pulau Jawa hanya di bawah 5 (lima) persen. (2).Lemahnya
keterkaitan ekonomi antardaerah/wilayah juga ditunjukkan dengan adanya
kesenjangan ekonomi antarkabupaten dan kota, yang digambarkan dari besarnya rata-rata PDRB kota yang hampir dua kali lebih
besar dari rata-rata PDRB kabupaten. Kesenjangan tersebut
terjadi lebih besar di Indonesia bagian barat, yaitu dengan rasio PDRB rata-rata kota terhadap kabupaten ialah
227 persen, sedangkan di Indonesia bagian timur hanya
sebesar 171 persen. (3).Hal ini menjelaskan bahwa di wilayah Indonesia Barat
pertumbuhan ekonomi wilayah kota yang tinggi belum memberikan kontribusi
positif terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah kabupaten sehingga terlihat
adanya kesenjangan ekonomi yang besar antara wilayah kabupaten dengan wilayah
kota di Indonesia bagian Barat bila dibandingkan dengan Indonesia bagian Timur.
(4).(Rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan ekonomi daerah
secara lintas sektor dan lintas wilayah, Kapasitas SDM aparatur daerah dalam
mengelola ekonomi daerah secara lintas sektor masih rendah, Kompetensi SDM stakeholder lokal/ daerah (masyarakat
dan pengusaha lokal/daerah) masih rendah, Partisipasi
stakeholder lokal/daerah dalam pengambilan keputusanterkait pengembangan ekonomi daerah masih rendah)
(5). Rendahnya kapasitas lembaga dan fasilitasi dalam mendukung percepatan
pengembangan ekonomi lokal dan daerah, (Fungsi lembaga-lembaga fasilitasi
ekonomi daerah, baik di tingkat pusat maupun di daerah, baik dari segi
kapasitas, jumlah maupun jangka waktunya kurang optimal, Kapasitas tenaga
fasilitator pengembangan ekonomi lokal dan daerah masih terbatas, baik yang
disediakan oleh pemerintah maupun oleh nonpemerintah).
Pembangunan
Masih Terkonsetrasi Di Pulau Jawa
Factor yang menjadi papua ingin
memisahkan diri adalah ketertinggalan daerah mereka dibandingkan dengan wilayah
jawa adalah sudah menjadi rahasia umum, masyarakat papua dengan bendera OPM
ingin merdeka dari Indonesia, membentuk sendiri Negara baru alias keluar dari
Negara Indonesia. Pembangunan selalu terkonstrasi di pulau jawa adalah fakta
yang dapat dibenarkan dengan beberapa kejadian, factor; banyaknya dana-dana
yang di tempatkan di pulau ibukota Negara itu, infrakturtur yang sangat
kompleks dibandingkan dengan kawasan timur. Sampai pada kualitas sumber daya
manusia yang baik di tempatkan di jawa adalah hal menarik yang segera di cari
ramuanya suapaya kondisi kesejahteraan masyarakat kita mampu sederat dengan
masyrakat yang berdomisili di pulau jawa.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dari
tahun-ketahun adalah harapan yang baik di tengah masyrakat kita khususnya
kawasan timur Indonesia yang umumnya tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan
ekonomi nasional, ambil contoh sultra yang sampai menembus angka 11,58%, yang
disusul oleh propinsi lain dikawasan timur Indonesia. Namun dibalik ini semua
patut kita sayangkan ternyata setelah kita amati masuk didalamnya angka ini
tidak semua di dihasilkan oleh masyarak kita, kue yang besar ini dalam bentuk
PDB, dan ternyata juga sebagian bahkan sebagian besar di bawa lagi di pulau jawa
sana, lihat saja komponen pembentuk dari pada pertumbuhan yang berkontribusi
besar adalah sector dari awal penulis cantumkan, sector non-tradeable
(pertambangan, perhotelan,dan restouran), yang kesemuanya usaha/sector ini di
dalangi atau di jalankan oleh pengusaha-pengusaha yang bukan orang di daerah
ini. Pertambangan adalah salah satu sector yang besar memberikan sumbangan
namun ini pengusaha yang banyak mengerak sector ini adalah orang-orang yang
berdomisisli di pusat sana, restoran juga sama, apa lagi dengan hotel sifatnya
hanya daerah ini menjadi agen di tanah sendiri dengan hanya mendapat imbalan
dari sector pajak, kemudian pihak BPS hanya sekedar mencatat tidak peduli kalau
uang yang dihasilkan dari proses ekonomi itu di belkanjakan di daerah ini atau
tidak.
Maka tidak menherankan di tengah kondisi
situasi ekonomi kita membaik secara nasional, bahkan daerah kita tengah
menikmati pertumbuhan yang baik, kita juga tidak pernah absen dari
masalah-masalah social yang ada kemiskinan, penganguran sudah menjadi berita
hangat di telinga kita, meskipun hal ini tidak pernah menjadi hot issue
pemberitaan di media lokal kita. Infraktutur yang buruk adalah hal yang patut
kita dapatkan dari pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi tadi ini adalah
kebalikan dari pada teori yang kita dapatkan di ruang-ruang kuliah. Inilah
ironi meskipun kinerja ekonomi tinggi buahnya tidak jatuh yang baik, ini semua
uang di 11,58% tadi bisa di katakana 70%nya lari kepusat, ditambah lagi dengan
pembagian dana-dana transfer yang dilakukan pemerintah pusat tidak pernah adil
komplit lah permasaklahn yang di terima daerah kawasan timur Indonesia.
Lemahnya
Keterkaitan Atar Wilayah Yang Ada Di KTI
Bukti nyata cina,jepang sampai
singgapura yang membangun infraktutur dasar sebagai awal untuk menghasilkan
pertumbuhan ekonmi yang cepat dan merata di semua wilayah adalah hal yang
seharusnya menjadi rujukn dan banding oleh para stekholder pelaku ekonomi,
pemerintah seharusnya tidak tutup mata melihat kondisi infrakturtur dasar
wilayah kawasan timur Indonesia, pelabuhan yang belum memadai, jalan yang trans
Sulawesi sampai sekarang belum rampung dengan kondisi yang ideal, menurut
penulis adalah hal yang segera menjadi agenda para pelaku-pelaku ekonomi
pemerintah pusat harus mulai komitmen dengan anggaran untuk menuntaskan
trans-sulawesi. Karnah salah satu factor utama yang menjadi mimpi buruk dari
pada lemahnya keterkaitan antar wilayah adalah infraktutur jalan yang
menhubungkan kawasan-kawasan yang ada di KTI. Hingga muara utama yang terjadi
dari lemahnya konetifitas ini adalah ekonomi biayah tinggi yang menghantui
setiap dan marak di daerah-daerah.
Kawasan timur Indonesia agak
menarik untuk di jadikan refleksi atau efaluasi pemabnagunan ekonomi di Negara
ini, mengingat banyak permasalah ekonomi yang penulis sudah ulas dari awal,
pemerintah harus tidak tinggal diam, keberpihakan anggaran adalah kunci utama
yang harus di realisasika, kemudian kondisi birokrasi atau pemerintahan yang
baik guna mendukung komitmen pembanguan yang digulirkan pemerintah adalah
sangat mendesak adanya. Semoga pemerintah bersama dengan stekholder mesin-mesin
ekonomi mampu menunjukan komitmenya. Karnah tanpa komitmen pemerintah maka
segala persoalan yang ada kawasan timur Indonesia akan sia-sia harapan
masyarakat untuk mendapatkan buah pembangunan yang sedang di jalankan oleh
negri ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar