Dengan
menggunakan puluhan truk, kemarin (23/12) ratusan masa yang terdiri dari
gabungan Persatuan Sopir Truk (Persot) Kota Kendari, Gerakan Mahasiswa
Pemerhati Derah (Gema Perda) dan Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat (Ampera)
menggelar aksi unjuk rasa di depot Pertamina Kota Kendari Kelurahan Kasilampe
Kota Kendari.
Dalam
orasinya, masa menuding mafia solar di Kota Kendari yang menimbun solar
bersubsidi dan bekerja sama dengan pihak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum
(SPBU) dalam menggelapkan solar bersubsidi itu. Alhasil solar menjadi barang
langka dan untuk mendapatkannya, para sopir harus melalui perjungan melewati
antrian yang kadang menghabiskan waktu lebih dari sehari.
"Kelangkaan
solar akibat ulah SPBU yang bermain dengan mafia solar sehingga kami para sopir
yang menjadi korbannya," kata Ketua Persot Kota Kendari, Alan.
Sedangkan
masa dari Ampera dan Gema perda mendesak pertamina segera mencabut izin SPBU
yang terlibat dalam permainan terlarang penimunan solar demi kepentingan
segelintir orang saja.
"Kepala
Pertamina harus berani mencabut izin SPBU yang kerja sama dengan mafia solar
ini karena hal tersebut sangat merugikan masyarakat," teriak Korlap
Ampera, Sabarudin.
Selain
melakukan penutupan paksa di sejumlah SPBU yang mereka lewati, masa juga
memaksa Kepala Depot Pertamina Kendari, Denny Nugrahanto untuk ikut masa aksi
mengelar unjuk rasa di Gedung DPRD Sultra. Akan tetapi, sesampainya di gedung
wakil rakyat, Denny berhasil mengelabui masa dan menghilang dari kerumunan
sebelum sempat bertemu dengan wakil rakyat yang ada di gedung DPRD Sultra.
Di
gedung dewan, masa diterima wakil ketua II DPRD Sultra, Sabaruddin Labamba.
Dalam pernyataannya, Sabaruddin mengapresiasi aksi yang dilakukan tersebut dan
berjanji akan menindak lanjuti aspirasi tersebut.
"Besok
dewan akan memanggil Kepala Depot Pertamina Kendari dan beberapa intansi
terkait untuk duduk bersama membahas persoalan ini dan menemukan
solusinya," jelasnya.(m18/naz)
Manager Pertamina Disandera
|
Posted by Admin | Tuesday, 24
December 2013
|
Sopir Truk Amankan Tiga Mobil
Tangki Modifikasi
KENDARINEWS.COM - Kendari, Kesabaran pengguna kendaraan atas kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sudah tidak terbendung lagi. Kemarin (23/12), ratusan massa yang tergabung dalam Persatuan Sopir Truk (Persot) Kendari bersama mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di Depot Pertamina Kendari, Kelurahan Mata, Kota Kendari.
Mereka mendesak pihak Pertamina,
pemerintah daerah maupun kepolisian untuk segera bertindak atas kelangkaan
BBM jenis solar. Pasalnya, massa mencium adanya indikasi penyalagunaan BBM
solar yang dilakukan secara terstruktur antara pemilik dan pertugas SPBU,
oknum pemodal yang dibekengi oknum aparat keamanan untuk didistribusikan ke
perusahaan-perusahaan tambang. Apalagi, Pertamina telah menyatakan
antrian panjang kendaraan berbahan bakar solar bukan dikarenakan kurangnya
suplai BBM, sehingga menguatkan kecurigaan tersebut.
Saat melakukan aksi di depan Depot Pertamina, Kendari, massa meminta Pertamina segera bertindak tegas dan mencabut izin sejumlah SPBU yang terlibat dalam mafia solar. Indikasi keterlibatan pemilik dan petugas SPBU sangat beralasan. Sebab tidak mungkin para penimbun solar bisa beraksi tanpa dukungan dan fasilitasi pemilik SPBU. Misalnya, pengisian solar bagi kendaraan tangki modifikasi, melayani pembelian menggunakan jerigen maupun pengisian kendaraan secara berulang-ulang. Padahal dalam surat edaran yang dikeluarkan Pertamina, melarang hal tersebut. Jika ditemukan SPBU yang melanggar isi surat edaran tersebut akan diberi sanksi. Namun pada kenyataannya tidak demikian, sejumlah SPBU tak mengindahkan surat edaran Pertamian tersebut. "Di SPBU Puwatu, hanya dua jam setelah disuplai pihak SPBU menyatakan solar sudah habis. Padahal sejumlah truk telah mengantri berjam-jam. Kok, tiba-tiba bisa habis. Bahkan ada kendaraan tertentu yang sengaja diberikan tempat antrian tersendiri. Jadi sangat jelas, pihak SPBU sengaja melegitimasi dan memberi ruang bagi mafia solar bermain. Apalagi ditambah kehadiran oknum aparat keamanan yang katanya mengawasi setiap SPBU, namun ternyata ikut bermain," beber Koordinator Aksi, Ardi Jaya, kemarin. Saat menemui massa, Sales Eksekutif Ritel PT Pertamina Wilayah IV Sultra, Denny Nugrahanto, menegaskan siap memberi sanksi pihak SPBU yang nakal. Hanya saja harus disertai bukti bukan berdasarkan persepsi. "Jika ada bukti, bisa diserahkan ke Pertamina untuk dikoordinasi dengan pihak kepolisian," kata Denny di hadapan pendemo. Denny menjelaskan sanksi bagi SPBU yang berbuat curang sudah dilakukan Pertamina, beberapa waktu lalu. Itu dibuktikan dengan diberhentikannya suplai solar ke SPBU Martandu, Anduonohu karena terbukti melakukan kecurangan. Begitupun SPBU yang terletak di Punggolaka, juga diberhentikan suplai solar. Bila kedua SPBU ini kembali berulang, kata Denny, maka kemungkinan Pertamina akan bertindak lebih tegas. "Sanksinya bukan hanya menghentikan suplai dalam waktu yang lama, namun pencabutan izin operasional," tegasnya. Terkait distribusi solar ke SPBU, hingga saat ini tidak menemui masalah. Sebab lanjut Denny, jumlah suplai sudah sesuai kebutuhan dan dipastikan tidak berkurang. Olehnya, bila ada kelangkaan tentunya sangat mustahil. Apalagi SPBU tidak pernah menyampaikannya ke Pertamina sehingga tidak ada penambahan suplai. "Dengan adanya masukan ini, setiap harinya Pertamina akan turun mengawasi distribusi solar ditiap SPBU. Untuk memastikan, distribusi solar bersubsidi dapat disalurkan tepat sasaran," ujar Denny. Tak puas mendapat jawaban dari pihak Pertamina, pengunjuk rasa memaksa kepala penjualan Depot Pertamina, untuk bersama-sama hadir di gedung DPRD Sultra. Sempat terjadi ketegangan sebab pihak pertamina sempat menolak. Dengan alasan, Pertamina tak punya kewenangan mengubah kebijakan. Pasalnya, penyalahgunaan BBM harus melibatkan semua unsur termasuk pemerintah daerah, kepolisian dan instansi terkait. Namun, massa tak mengubris alasan Denny, sehingga mereka tetap menyandera. Melihat suasana memanas, Denny pun setuju untuk bersama pada pendemo menuju DPRD Sultra. Diperjalanan menuju gedung dewan, massa sempat melintas di depan SPBU Tipulu. Di SPBU tersebut, massa menemukan dua kendaraan tangki modifikasi serta pengantri menggunakan jerigen. Dua kendaraan jenis Isuzu Panther bernomor polisi DT 8579 EE dan Taft DD 1093 AO, hampir menjadi bulan-bulanan kekecewaan massa. Beruntung aparat sigap bertindak, sehingga massa bisa ditenangkan. Massa yang kecewa kemudian menyerbu SPBU. Pihak pengelola SPBU tidak ingin dipersalahkan, sebab dua kendaraan tersebut masih berada diluar kawasan SPBU. Melihat hal itu, Denny, tampak terkejut dan kecewa. Dia mengaku belum bisa memutuskan sanksi apa yang akan diberikan. Pasalnya, kendaraan yang antri tersebut berada diluar area SPBU. "Tapi ini tetap akan menjadi perhatian kami (Pertamina). Bisa saja, ada surat teguran sementara pemberhentian suplai belum bisa dilakukan," kata Denny. Setelah sekitar 30 menit berorasi, massa kembali melanjutkan perjalanannya dengan membawa dua kendaraan tersebut sebagai bukti. Di depan Hollywood, suasana kembali tegang setelah berpapasan dengan sebuah mobil Isuzu Panter berplat DT 7443 AE. Mobil tersebut sudah lama dicurigai sering ikut mengantri di sejumlah SPBU. Ketika dihentikan, pengemudinya mencoba berkelit namun setelah diperiksa terdapat tangki ukuran 0,5 X 1 meter dijok belakang mobil. Selanjutnya, mobil tersebut dibawah ke gedung DPRD bersama dua kendaraan temuan lainnya. Yang menarik, setelah dikroscek ternyata pemilik mobil yang disandera massa adalah milik seorang aparat. Nah saat tiba di gedung DPRD Sultra, massa kembali beringas. Pemicunya, hampir satu jam berorasi, belum ada satupun anggota dewan yang menemui mereka. Merasa tak dihiraukan, massa kemudian menggeledah sejumlah ruang pimpinan dewan. Kerena tak menemukan anggota dewan, sejumlah massa memukul pintu dan kaca jendela. Namun setelah diberi penjelasan pihak humas bahwa anggota sedang menuju ke gedung DPRD Sultra, suasana kembali tenang. Sayangnya, ketika sibuk menggeledah ruangan Sekretariat DPRD Sultra, rombongan Pertamina yang tadinya bersama massa ikut menghilang. Massa menilai, pertamina tidak bertanggungjawab, sebab merupakan kewenangannya. Ini pertanda, ada indikasi pertamina juga terlibat penyalahgunaan solar bersubsidi. Tak lama berselang, Wakil Ketua DPRD Sultra Sabaruddin Labamba akhirnya bisa menemui massa. Dalam kesempatan itu, Sabaruddin berjanji akan segera memanggil pihak Pertamina, Pemprov, kepolisian, SPBU, Hiswana Migas, asosiasi sopir, maupun pengguna kendaraan berbahan bakar solar lainnya untuk mencari solosi terkait masalaah tersebut. "Karena persoalannya mendesak, besok (hari ini,red) DPRD akan menghadirkan mereka. Kita akan duduk bersama menyelesaikan persoalan ini. Kalau perlu, kita akan bentuk tim pengawas yang terdiri dari sejumlah elemen untuk mengawa persoalan ini," tandas politisi PAN ini. (cr6/KP) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar