Kampanye dan Isu Ekonomi Nasional

Pagi tanggal 16 maret seluruh partai politik tumpah ruah dijalan raya, pada hari itu partai politik sesuwai dengan kalender KPU RI mereka dipersilahkan untuk mengelar kampanye damai dalam menyembut pesta politik tahun 2014. Semua partai bersorak seakan gendering perang dimulai dihari itu, semua infrasktutur partai di munculkan dijalan raya, dilapang yang menjadi tempat partai politik dipersilakan untuk kampaye, tidak ada lagi petak umpet yang dipertotonkan partai, karnah ini akan menjadi tolak ukur dari pada partai itu bersiap menyembut pemilu dengan harapan memenagkan pemilihan legislative untuk tujuan yang besar menjadi pemenang pemili dan sebagai imbalannya memilki kepercayaan diri untuk mengusung calon presiden memperebutkan kursi satu RI.

Bagi partai itulah yang terpenting memangkan pemilu dan sebagai pialanya adalah berhak penuh mengusung  capres, dengan upaya kerja keras, mulai dari janji-janji dalam kampanye yang digelar. Tidak masalah yang dikatakan itu adalah hal yang tidak realistas yang terpenting adalah rakyat menerima gagasan-gagasan itu. Karnah sejatinya partai politik mengeluarkan gagasan dengan tujuan untuk manarik minat pemilih dengan analisa kalau rakyat tidak akan menegathui apakah gagasan-gagasan ini akan realistis kedepan bagi mereka itu adalah urusan lain dan bagi rakyat sebenarnya ini adalah pembodohan.

Namun inilah letaka bahayanya daripada kampanye partai politik yang digelar kalau pada akhirnya panggung hanya menjadi arena yang tidak seimbang dalam artian panggung kampenye hanya dijakan runag meligitimasi semua gagasan-gagasan tanpa ada pertanyaan sama sekali dari simpatisan patai politik yang berada dibawah panggung. Pada Kondisi ini rakyat dipaksa untuk menerima gagasan-gasan partai politik yang berlaga dalam pemilu 2014 sebenarnya rakyat tengah diajak untuk  masuk dalam satu arena yang penuh dengan ketidak jelasan dan bahkan pada akhirnya akan menimbulkan ketidak percayaan rakyat terhadap proses pembangunan yang diambil atas nama kebijkan pemerintah.

Dalam kampanye bukan rahasia umum lagi Banyak janji dan rumusan strategis partai untuk membawa bangsa ini kearah lebih baik namun buahnya kadang takkunjung dinikmati oleh rakyat, sedikit Melirik kampanye partai politik pada saat 2009 yang lalu dalam memperebutkan puncak-puncak  kepemimpinan negri ini termasuk presiden. Pada saat itu  masalahnya hampair sama dengan kondisi saat ini. Mulai dari isu ketimpangan pembangunan antar daerah yang tidak seimbang, masalah ketahanan pangan, lemahnya makro ekonomi kita, pertumbuhan yang kurang inklusif dll. Macam Isu-isu inilah yang pernah mengiringi hura-hura kampenye 2009 yang lalu, namun  Hal-hal ini juga ternyata ternyata belum maksimal dikerjakan oleh pemerintah pemenang pemilu 2009 yang lalu, kalaupaun dikerjakan belum maksimal. Sehingga kita sebagai masyrakat biasa patut berdiskusi sejenak tentang kampenye partai politik kita ternyata janji kampenye belum mampu di realisasakn dalam tataran penyelesaan masalah bangsa ketika mereka dipercayakan untuk memimipin Negara ini lewat kepercayaan rakyat.

Bayangkan saja untuk tahun 2013 yang lalu setelah pemerintahan SBY dan Budiono sejak  2009 yang lalu memegang pemerintahan Kita masih saja disuguhkan dengan permasalah-permasalah ekonomi bangsa yang semakin hari kita harus sepakat dan jentel untuk mengakui makin sulit dalam masyrakat dan bahkan ini sudah membebani masyrakat kita. Sedikit mengutip tulisan Ahmad Erani Yustika Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang dimuat dalam blok pribadi beliau sedikitnya sepanjang tahun  2013 sekurangnya terdapat 6 masalah ekonomi utama yang menyergap bangsa ini: (i) manajemen pasokan dan stabilitas harga pangan masih jauh dari memadai sehingga mendorong inflasi dan menggerogoti kesejahteraan rakyat; (ii) sendi mikroekonomi sangat lemah sehingga kesanggupan untuk berkompetisi di pasar internasional amat rapuh, yang berakibat kepada defisit neraca perdagangan; (iii) pertumbuhan ekonomi makin kedap kepada kelompok miskin sehingga ketimpangan pendapatan kian menganga; (iv) sumber daya dan kebijakan fiskal tak mampu secara efektif memengaruhi jalannya pembangunan, terutama saat krisis ekonomi terjadi; (v) perekonomian terlalu terbuka sehingga mudah disergap oleh krisis yang datang dari luar negeri; dan (vi) watak kebijakan moneter hanya melayani untuk kepentingan sendiri, tapi berpotensi melumpuhkan ekonomi nasional.

Masalah ekonomi yang diungkapkan oleh Prof Erani Yustika ini bukan hanya kali ini terjadi atau tahun 2013 terjadi, kondisi ini sudah menjadi isu ekonomi nasional pada saat negri ini ditinggalkan oleh kepemimiinan orde baru dan kalau kita membaca literatur2 ekonomi berkaitan dengan isu-siu ekonomi nasional ini permasalahan seperti ini selalu muncul berulang kali tiap tahun kalau kita semua mau mengkauinya. Melirik pada masa kepemerinthan orde baru untuk masalh yang diungkapkan pertama masalah manajemen pangan yang bermuara pada inflasi yang tinggi kita tidak pernah menemukan ini karena pada zaman orde baru kita tau kalau pemerintah sangat konsen dengan urusan perut rakyat indonesia, Negara ini mampu swasembada pangan, pada zaman itu harga pangan yang menjadi kebutuhan siang dan malam rakyat tidak tinggi-tinggi amat. Untuk kasus yang kedua terkait dengan kondisi makro ekonomi kita pada zaman orde baru sangat dikagumi oleh bangsa-bangsa lain di dunia kita mampu berkompetisi dipasar kawasan asen, karnah satu yang menjadi kekuatan pemerintah pada saat itu yakni tetap menjaga sektor pertanian sebagai sektor yang amat penting meskipun diakhir kepemerintahanya orde itu sedikit kecolongan dengan tidak memperhatikan kekuatan ekonomi pertaninya dengan mulai membuka lebar-lebar ekonomi nasional dengan minim proteksi dalam negri akhirya makro ekonomi kita limbung. Untuk kasus yan ketiga pertumbuhan ekonomi pada zaman orde baru tidak tinggi-tinggi amat karena pemerintah pada saat itu tidak sedang berkompetisi pada angka-angka ekonomi tetapi lebih tertarik mengurusi yang namanya kesejateraan rakyat, dibandingkan dengan sekarang yang pemerintahnya lebih tertarik dengan angka-angka ekonomi yang tinggi namun minim inklusif kepada rakyat kita. Untuk kasus yang keempat masalah fiskal kita tidak mampu mempengaruhi jalanya pembangunan pada saat ini dibandingkan pada zaman orde baru sangat riskan, dizaman orde baru kita menganut asas pembangunan sentralisasi yang menghendaki kebijakan itu hanya satu pintu namun mampu mengatasi pembangunan ekonomi sampai di daerah-daerah.  Kelima perekonomian yang terlalu terbuka sangat berbahaya kalau tidak didukung dengan komitmen pemimpin kita, pemerintah ini sudah memilki pengalaman dengan satu kebijakan kita bergabung dengan AFTA yang apada akhirnya kita hanya menjadi penonton, dan pertarungan kedepan adalah masyrakat ekonomi asen yang akan dibuka lebar-lebar setelah pemilu ini berlangsung. Untuk kasus ini kita harus punya pemimpin yang mampu  dan memilki kepekaan terhadap ekonomi kerakyatan kita tanpa itu kita akan kembali menjadi penonton. Untuk kasus yang keenam berkaitan dengan watak kebjakan moneter kita yang memang akan berpotensi akan melumpuhhakan ekonomi kita, ini disebabkan oleh pemimpin kita terlalu liberal tidak mementingkan ekonomi rakyat kecil, saya hanya kan mengambil contoh pada prioritas kredit yang di berlakukanoleh bank kita. Rata-rata bank konvesional kita terkesan menghindari resiko yang tinggi, akibatnya banyak sector ekonomi yang butuh pembiayah daana segar tidak mendaptkan tempat di bank, mereka lebih memprioritaskan pengusaha kelas kakap dibaandingkan petani yang lebih banyak meyerap tenaga kerja di negri ini.

Inilah kerugian-kerugian dari masyrakat dalam pesta demokrasi yang berlabsung kalau rakyat menyerahkkan kepemimpinan pada partai dan oaring-oarang yang tidak banyak tahu solusi yang tepat untuk mengobati penyakit kita. Permasalah tinggal permasalhan dan tidak akan ditangani dengan cermat, permasalah akan tetap berulang seakan menantikan solusi dari pemimpin yang cerdas. Selamat memilih pada peta demokrasi 9 april 2014.